Putusan dalam kasus udara kotor utama Indonesia ditunda – lagi | Berita Lingkungan MMSKITA

Jakarta, Indonesia – Rakyat Indonesia terus menahan napas menunggu hasil pertarungan hukum yang bersejarah tentang siapa yang bertanggung jawab atas udara kotor Jakarta setelah majelis hakim menunda keputusan mereka untuk kedua kalinya dalam dua bulan.

Gugatan warga diajukan pada tahun 2019 dalam upaya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Indonesia atas polusi udara di ibu kota Indonesia.

Dalam pengajuan hukum, 32 penggugat yang tercantum dalam gugatan juga meminta para pejabat dipaksa untuk meningkatkan kualitas udara kota – yang secara teratur mencapai tingkat berbahaya menurut indeks kualitas udara – melalui peraturan dan sanksi yang lebih keras.

Kasus ini telah terganggu dengan penundaan dalam beberapa bulan terakhir. Para penggugat semula mengharapkan putusan pada 20 Mei, sebelum hakim mengeluarkan penundaan pertama hingga 10 Juni. Pada Kamis, ditunda lagi – hingga 24 Juni.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Hakim Saifuddin Zuhri menyalahkan banyaknya dokumen yang diajukan dalam kasus ini atas penundaan tersebut, mengatakan kepada pengadilan bahwa majelis tiga hakim membutuhkan waktu tambahan untuk membaca semua literatur hukum.

“Saya harap Anda dapat menerima bahwa kami tidak dapat membacakan putusan hari ini. Oleh karena itu, kami sepakat untuk menunda keputusan selama dua minggu, ”katanya dalam sidang yang hanya lebih dari tiga menit, yang diputar ke publik melalui Zoom karena protokol virus corona.

Dalam rilis berita yang dikeluarkan oleh Clean Air Initiative Coalition yang terdiri dari para penggugat dalam gugatan warga dan tim advokasinya, kuasa hukum para penggugat, Ayu Eza Tiara, mengaku terkejut dan kecewa.

“Pembacaan vonis yang memakan waktu hingga delapan minggu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap wajar,” katanya. “Penundaan ini adalah bukti nyata dari manajemen waktu yang buruk … dan pelanggaran prinsip persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah.

“Jika kita mengacu pada pepatah ‘keadilan tertunda, keadilan ditolak’… proses peradilan yang lambat tentu tidak akan memberikan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, kami berharap majelis hakim tidak lagi menunda-nunda di kemudian hari.”

Aktivis lingkungan ambil bagian dalam demonstrasi anti bahan bakar fosil menentang pembiayaan bank Standard Chartered untuk pembangkit listrik tenaga batu bara Jawa 9 dan 10. Gugatan yang diajukan pada tahun 2019 berupaya meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penurunan kualitas udara di Jakarta [File: Bay Ismoyo/AFP]

‘Debat yang sulit’

Salah satu dari 32 penggugat yang terlibat dalam gugatan tersebut, Elisa Sutanudjaja, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penundaan yang berulang kali hanya berfungsi untuk memperkuat premis kasus tersebut.

“Sejauh yang saya ketahui, penundaan itu adalah bukti lebih lanjut bahwa polusi udara dan krisis iklim bukanlah prioritas utama negara, dan bahkan pengadilan tidak menganggap kualitas udara yang buruk sebagai masalah yang mendesak,” katanya.

Kasus ini menjadi kontroversi sejak diajukan pada 2019, sebagian karena para terdakwa termasuk presiden Indonesia, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, menteri dalam negeri, gubernur Jakarta dan gubernur provinsi Banten dan Jawa Barat.

Para tergugat juga berusaha untuk meragukan tanggung jawab mereka atas udara kotor Jakarta, dengan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, bahkan sampai menyalahkan penggugat sendiri karena telah berkontribusi pada kabut asap tebal yang secara teratur menyelimuti kota.

Istu Prayogi, yang sebelumnya mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia didiagnosis menderita flek di paru-parunya dan menderita sakit kepala dan hidung tersumbat setelah tinggal di Jakarta pada 1990-an, mengatakan bahwa dia merasa pengadilan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pengambilan keputusan.

“Ini adalah proses peradilan yang kita harapkan di Indonesia,” katanya. “Seharusnya majelis hakim bisa memberikan putusan, tetapi karena mereka punya opsi untuk menunda, mereka menggunakan opsi itu untuk mengulur waktu.”

Orang lain yang mengamati kasus itu bertanya-tanya apakah majelis tiga hakim itu terjebak dalam kebuntuan hukum, yang juga akan menjelaskan penundaan yang berulang.

Hukum Indonesia mengikuti sistem hukum perdata, dan menggunakan campuran hukum kolonial Belanda, hukum adat dan hukum Indonesia modern. Tidak ada juri di pengadilan Indonesia dan semua putusan, baik dalam kasus perdata maupun pidana, diputuskan oleh majelis hakim.

“Panjangnya vonis dan penundaan yang berulang-ulang membuat kami curiga bahwa ada perdebatan sengit di antara majelis hakim tentang apakah akan berpihak pada lingkungan yang sehat atau terus membiarkan warga Jakarta menghirup udara yang tercemar,” Dwi Sawung, Kampanye Energi dan Perkotaan Manajer Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Namun, warga sangat menantikan keputusan majelis hakim untuk memastikan masa depan kualitas udara yang kita hirup di Jakarta.”

.